Pendapat Saya Terkait Perkara PT CNI

Oleh: Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H

Pertama, saya ingin meluruskan satu hal.

Benar bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.

Prinsip tersebut dikenal secara tegas dalam Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tetapi jangan kemudian logikanya dibalik: karena PT CNI mengembalikan atau menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp401,65 miliar kepada penyidik, lalu dengan sendirinya dianggap telah terbukti terjadi tindak pidana korupsi, dan selanjutnya pemilik perusahaan otomatis dapat atau harus dijadikan tersangka.

Hukum pidana tidak bekerja dengan cara demikian.

Pengembalian atau penyerahan uang adalah satu fakta hukum. Sedangkan terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi merupakan persoalan lain yang harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur delik dan alat bukti.

Harus dibuktikan:

apakah benar terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan;

apakah benar terdapat kerugian keuangan negara yang nyata;

apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian negara; dan

yang paling penting, siapa orang yang secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Karena hukum pidana mengenal prinsip geen straf zonder schuld — tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Karena itu saya juga tidak sependapat apabila hanya karena seseorang merupakan pemegang saham, pemilik atau direksi perusahaan, kemudian serta-merta dianggap bertanggung jawab secara pidana.

Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, Pasal 90 ayat (1) KUHAP yang baru, UU No. 20 Tahun 2025, mensyaratkan minimal dua alat bukti.

Tetapi dua alat bukti itu tentunya bukan sekadar ada secara kuantitatif. Alat bukti tersebut harus mempunyai relevansi dan keterkaitan dengan orang yang hendak dimintai pertanggungjawaban.

Harus dapat diterangkan:

Apa perbuatannya?

Apa perannya?

Apa yang diperintahkannya atau diketahuinya?

Apa kesengajaannya?

Dan bagaimana perbuatan orang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan.

Karena itu terhadap pertanyaan:

“Apakah pemilik PT CNI bisa ditetapkan sebagai tersangka?”

Jawaban saya:

Bisa, sepanjang penyidik mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang secara konkret menunjukkan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidananya.

Tetapi ia tidak boleh menjadi tersangka hanya karena statusnya sebagai pemilik atau pemegang saham.

Ada satu persoalan lain yang menurut saya justru sangat penting dalam perkara ini.

Angka Rp401.653.737.469,69 yang disebut sebagai kerugian keuangan negara tersebut, menurut pemberitaan dan keterangan Kejaksaan, didasarkan pada Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP.

Di sinilah saya mempunyai catatan hukum.

Saya sejak awal berpendapat harus dibedakan dengan tegas antara BPK sebagai lembaga negara yang kedudukannya secara konstitusional diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 dan diberi kewenangan oleh Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, dengan BPKP yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.

Saya mengetahui bahwa dalam praktik peradilan selama ini hasil penghitungan BPKP juga diterima sebagai bagian dari alat pembuktian.

Tetapi menerima suatu hasil audit sebagai bahan atau alat pembuktian tidak sama dengan menyatakan bahwa hasil audit itu dengan sendirinya merupakan penetapan final mengenai adanya dan besarnya kerugian keuangan negara.

Terlebih Penjelasan Pasal 603 KUHP Nasional sekarang secara eksplisit menggunakan terminologi:

“berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.”

Persoalan mengenai siapa yang dimaksud dengan “lembaga negara audit keuangan” tersebut bahkan sekarang sedang menjadi perdebatan hukum dan sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

Jadi menurut saya kita harus berhati-hati.

Jangan sampai pengembalian uang dianggap sebagai pengakuan bersalah.

Jangan pula angka yang dikembalikan serta-merta dianggap telah membuktikan seluruh unsur kerugian keuangan negara.

Dan terlebih lagi, jangan seseorang terlebih dahulu dicari untuk dijadikan tersangka, baru kemudian dicari alat bukti untuk membenarkan penetapan tersebut.

Yang benar adalah:

BUKTIKAN PERBUATANNYA TERLEBIH DAHULU, TEMUKAN ALAT BUKTINYA, BARU TENTUKAN SIAPA YANG SECARA HUKUM HARUS BERTANGGUNG JAWAB.

Itulah prinsip due process of law dan negara hukum yang harus kita jaga.

Saya mendukung pengusutan perkara korupsi sampai tuntas.

Tetapi pemberantasan korupsi yang kuat justru harus dilakukan dengan proses hukum yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

JANGAN HANYA MENGEJAR SIAPA YANG AKAN DIJADIKAN TERSANGKA.

BONGKAR PERISTIWA PIDANANYA, BUKTIKAN KERUGIAN NEGARANYA SECARA SAH, TELUSURI ALIRAN DANANYA, DAN BUKTIKAN SIAPA YANG BENAR-BENAR MELAKUKAN, MEMERINTAHKAN, TURUT SERTA, ATAU MENGENDALIKAN PERBUATAN TERSEBUT.

Dengan cara itulah penegakan hukum akan menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar memenuhi tuntutan pemberitaan atau opini publik. (*)